Vonis terhadap Patrialis Akbar Dinilai tak Penuhi Rasa Keadilan

IMG_20170309_175314

 

Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) H Indra Sahnun Lubis menyesalkan vonis delapan tahun penjara terhadap mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan itu ia nilai sama sekali tidak sesuai dengan rasa keadilan.

“Jadi putusannya bukan berdasarkan rasa keadilan, tapi lebih kepada mementingkan rasa kebanggaan bagi mereka,” kata Indra Sahnun, kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/9/2017).

Oleh karena itu ia minta agar Pengadilan Tinggi (PT) menganulir vonis terhadap Patrialis tersebut. “Kalau tidak dianulir maka majelis hakim dan Jaksa akan dikutuk oleh Tuhan,” ujar Indra yang didampingi salah satu pengurus IPHI Apolos Djarabonga.

Sahnun menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana Patrialis menjadi Hakim, tidak ada nilai eksekusinya. Putusannya bisa dipatuhi ataupun tidak. Ia mencontohkan ketika Putusan terkait Undang-undang Advokat No 101 yang waktu itu tidak dilaksanakan.

“Kita memang menghormati putusan pengadilan, tapi putusan itu harus berdasarkan rasa keadilan,” pintanya.

Patrialis Akbar merupakan Ketua Dewan Pembina IPHI, di mana Indra Sahnun hingga kini masih menjadi Ketua Umumnya.

Seperti diketahui, kemarin Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti.

Patrialis diwajibkan membayar uang pengganti Rp 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap yang ia terima.