Bagikan sekarang

Angka kemiskinan dan pengangguran tidak akan bisa diturunkan jika pemerintah tidak berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Berbicara soal ekonomi kerakayatan tidak bisa terlepas dari peran koperasi dan UMKM.  Karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sangat serius memperhatikan masalah tersebut. Beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 12 sebagai kelanjutan deregulasi ekonomi di Indonesia, yang memfokuskan pada kemudahan berusaha bagi usaha kecil menengah (UKM).

Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga dalam sambutannya dalam ranga peresmian dan pembukaan Kantor Pusat Pelatihan dan Pendidikan ( Pusdiklat ) Tunas Artha Mandiri Syariah dan RapatAnggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Nganjuk, Jawa Timur.

Puspayoga menjelaskan, kemudahan usaha bagi pelaku UKM terebut ialah memulai usaha, yang awalnya melalui 13 prosedur diubah menjadi 7 prosedur. Waktu dari 47 hari diubah menjadi 10 hari. Biaya 6,8 juta rupiah sampai 7,8 juta rupiah menjadi 2,7 juta rupiah. Jumlah izin, dari lima menjadi tiga. Pendirian PT yang harus dengan modal awal minimal 50 juta rupiah, namun khusus untuk UKM modal dasar berdasarkan kesepakatan para pendiri yang dituangkan dalam akta pendirian PT.

Kemudahan-kemudahan tersebut, lanjut Puspayoga, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil. Menurut dia, dengan pertumbuhan ekonomi yang riil, maka lapangan pekerjaan meningkat sehingga pengangguran menurun dan angka kemiskinan pun semakin berkurang.

Ia mengakui bahwa selama ini pertumbuhan ekonomi memang meningkat, namun peningkatan itu tidak dibarengi dengan penurunan angka penggangguran dan kemiskinan, bahkan kemiskinan malah makin bertambah. “Ini pasti ada yang salah,” katanya.

Setelah pemerintah melakukan evaluasi, kata Puspayoga, kesalahan tersebut dikarenakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi belum mendapatkan perhatian yang selayaknya.

Puspayoga menyebut jumlah pelaku UMKM saat ini mencapai 57 juta, dan jumlah anggota koperasi mencapai 35 juta orang. Ini merupakan kekuatan demografis yang luar biasa bila diberi peran yang lebih besar.

Ia berpendapat pemberdayaan dan pemberian peran yang lebih besar kepada koperasi dan UKM sangat potensial memeratakan distribusi pendapatan alias menurunkan angka gini rasio.

Karena itu lah, pemerintahan Jokowi kini sangat konsen kepada UMKM dan koperasi. Bentuk kepedulian itu salah satunya dengan menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sebelumnya 22 persen menjadi 12 persen, dan saat ini 9 persen. Bahkan direncanakan tahun depan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen.

Dengan penurunan bunga KUR, kata Puspayoga, diharapkan semakin meningkatkan gairah pelaku UMKM dalam berproduksi. “Apabila skala usahanya meningkatkan, maka bisa berpotensi menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.

Salurkan KUR

Sementara itu. Ketua Umum KSP Tunas Artha Mandri Syariah, H Imam Mukhayat Syah meminta koperasi yang dipimpinnya dapat ikut menyalurkan KUR. Saat ini, KSP ini telah memiliki 53 kantor cabang dan 199 kantor cabang pembantu yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Hingga saat ini, KSP Tunas Antha Mandiri telah menyalurkan pembiayaan lebih dari 1,4 triliun rupiah, dengan jumlah sisa hasil usaha 6,03 miliar rupiah.

Menanggapi hal tersebut, Puspayoga mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklajuti permintaan tersebut. “Permintaan ini akan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Dengan permintaan KSP Tunas Artha Mandiri Syariah menjadi penyalur KUR, maka saat ini sudah ada 4 koperasi yang mengajukan untuk menjadi penyalur KUR. Koperasi tersebut adalah Kospin Jasa, Koperasi Kodanua, dan  Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT UGT Sidogiri.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *