Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Yulius melakukan pendandatanganan perjanjian kerja sama dengan Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan standardisasi bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui layanan informasi terpadu pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM), di Jakarta, Selasa (26/9).
“Perjanjian kerja sama tersebut menjadi wujud penguatan jaringan PLUT-KUMKM untuk mengakselerasi transformasi usaha mikro dari informal menjadi formal melalui pemenuhan perizinan usaha, hingga sertifikasi produk UMK melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK,” kata Yulius.
Menurut Yulius, adanya standardisasi khususnya sertifikasi SNI akan memberikan jaminan keamanan kepada konsumen, baik dari segi kualitas produk, alur produksi yang lebih tertata, hingga sistem manajemen yang membentuk keteraturan untuk meningkatkan produktivitas UMK.
Yulius mengungkapkan, saat ini terdapat 87 PLUT-KUMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 332 konsultan sebagai tenaga pendamping di dalamnya, yang diharapkan mampu mengoptimalisasi berbagai layanan. “Sumber daya PLUT-KUMKM yang ada saat inilah yang saya harap dapat dikolaborasikan untuk menaikkelaskan UMK agar berdaya saing melalui pemenuhan sertifikasi SNI,” kata Yulius.
Lebih lanjut, Yulius mengatakan pihaknya terus mendorong status kelembagaan PLUT-KUMKM menjadi UPTD/BLUD, agar menjadi organisasi yang lebih fleksibel dalam menunjang kinerja dinas atau badan daerah. Oleh karena itu, menurutnya keberadayaan layanan informasi BSN akan semakin menunjang optimalisasi layanan PLUT-KUMKM.
“Saya harap seluruh pihak berkomitmen untuk mengawal implementasi kerja sama ini. Sehingga tujuan kita untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dapat terwujud,” ucap Yulius.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo menyatakan, PLUT-KUMKM menjadi sarana yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pihaknya. Terlebih dengan adanya konsultan di dalamnya, PLUT-KUMKM diharapkan mampu mengintegrasikan layanan terpadu BSN ke dalam layanan yang sudah ada.
“Mudah-mudahan melalui integrasi antara BSN dengan KemenKopUKM lewat PLUT-KUMKM ini, dapat terbangun juga kerja sama dengan pendamping layanan di daerah secara formal untuk memaksimalkan layanan terpadu BSN di dalam PLUT-KUMKM,” ujar Donny.
Donny menambahkan, kegiatan standardisasi selama ini banyak dikenal untuk usaha menengah ke atas saja, seakan-akan usaha mikro dan kecil sulit untuk distandardisasi. Padahal, menurutnya justru ketika krisis terjadi, usaha mikro kecil menjadi jaring pengaman ekonomi karena mampu bertahan dengan baik.
“Saya harap, standardisasi khususnya SNI bukan lagi dianggap sebagai momok, tetapi justru dianggap sebagai mitra oleh para pelaku usaha mikro untuk menaikkan kualitas usahanya,” kata Donny.
