Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara resmi akan membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) olahan kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang nantinya akan dikelola oleh koperasi untuk mempercepat hilirisasi produk kelapa milik para petani.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam Peletakkan Batu Pertama RPB Produk Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Jumat (23/9), mengatakan Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Produksinya dikatakan mencapai lebih dari 270 ribu ton pada 2021. Sayangnya, produksi kelapa ini belum memberikan nilai tambah bagi petani kecil secara langsung.
“Selama ini petani hanya menjual kelapa utuh. Harganya kadang murah dan nilai tambahnya tidak dapat diterima. Saya dapat gambaran, rata-rata per butir Rp2 ribu. Ini kalau diolah jadi virgin coconut oil (VCO) bisa Rp12 ribu rupiah per butir,” katanya.
Selain itu, Menteri Teten menambahkan untuk setiap 100 kg kelapa juga dapat menghasilkan sabut 25 kg yang dapat diolah menjadi 7,5 kg cocofiber dengan harga Rp2 ribu per kg, dan 16 kg cocopeat Rp500 per kg.
Tempurung kelapa juga dikatakan dapat diolah menjadi briket atau arang yang dikatakan saat ini memiliki permintaan banyak dari luar negeri.
“Pelaku usaha juga sedang investasi besar-besaran pada produk kelapa. Jadi ini punya nilai ekonomi yang besar lebih dari sawit dan tidak ada isu lingkungan. Ini jadi kekuatan unggulan kita,” kata Menteri Teten.
Menurutnya, para petani tidak mungkin mampu mengolah produk secara mandiri karena teknologi yang digunakan cukup mahal. Maka dari itu, pembangunan RPB ini telah menjadi langkah besar sebagai upaya hilirisasi produk olahan rakyat.
Namun, Menteri Teten menekankan RPB ini harus dirawat secara baik agar dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Dia menambahkan jika RPB ini terbukti berhasil, bukan tidak mungkin pemerintah akan membangun di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Kalau ini berhasil, kami akan terus membangun lagi RPB di berbagai tempat. Jadi bukan hanya kelapa. Di Aceh misalnya, kita bangun RPB olahan nilam, di Kalimantan Timur ada RPB jahe, NTT RPB daging sapi, Jawa Tengah pengolahan rotan. Jadi bergantung keunggulan komparatif daerahnya apa,” katanya.
Di tempat yang sama, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengatakan daerahnya memiliki luas lahan untuk area tanam kelapa sebesar 46 ribu hektare. Nantinya, akan terdapat 600 UKM yang secara khusus mengembangkan komoditas kelapa dari RPB ini.
Dia juga yakin, dengan adanya pembangunan RPB ini akan membantu para petani kelapa khususnya UMKM untuk mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi olahan kelapa.
“Marilah kita bergandengan tangan dan mendukung serta bekerja sama untuk menyukseskan ini. Hanya 5 kabupaten/kota yang menerima proyek pembangunan rumah produksi bersama ini dan Minahasa Selatan beruntung dapat menjadi salah satunya,” kata Franky.
