Nawasena Indonesia Emas (Relawan Prabowo-Gibran Nawasena 08) sangat sepakat dengan pernyataan pengamat politik dan keamanan M Sutisna, bahwa larangan penjualan gas LPG 3 kilogram atau gas melon di pedagang eceran telah menambah kepedihan masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga. Kebijakan ini seakan telah diskenariokan untuk menurunkan citra Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat.
“Kami Relawan Prabowo Gibran Nawasena 08 kecewa dengan kegaduhan yang terjadi beberapa hari ini, harusnya kita membuat masyarakat tenang, bukan gusar,” kata Ketua Umum Relawan Nawasena Indonesia Emas Gueseppe Kapoyos, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Pemerintahan Prabowo Gibran, imbuhnya baru berumur sekitar 100 hari, kinerjanya harus bagus, pembatu-pembantu Presiden harus bekerja maksimal membela kepentingan rakyat.
“Pemerintah itu dinilai kinerjanya 100 hari pertama, jangan membuat malu Presiden. Apapun alasannya, kebijakan harus pro rakyat,” pinta Kapoyos.
Ia menambahkan, banyak ahli yang mampu berbuat untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Jadi kalau sudah dipercaya Presiden harus memiliki komitmen dan tanggung jawab menjalankan tugas negara.
Sebelumnya pengamat politik dan keamanan, Muhammad Sutisna, menilai bahwa kekisruhan terkait gas melon berawal dari kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Sutisna juga mengungkapkan kekecewaannya karena kebijakan tersebut ternyata bukanlah instruksi langsung dari Presiden Prabowo.
Ini semacam ada skenario untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Padahal kita lihat ketulusan seorang Presiden Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan,” kata Sutisna, seperti dikutip dari jeritanrakyat wordpress.
Sutisna juga menambahkan bahwa mengingat kemarahan rakyat yang meluas, Presiden Prabowo diharapkan untuk tidak tinggal diam agar situasi di kalangan masyarakat bawah tidak semakin gaduh.
Menurut Sutisna, Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri yang kerap menimbulkan kegaduhan dan memiliki agenda tertentu.
“Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Menteri seperti ini sudah sangat layak dicopot,” pungkas Sutisna.
