Relawan Nawasena Indonesia Emas sangat mendukung Putra putri ataupun tokoh terbaik Papua untuk mendapat kesempatan sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia untuk memimpin perusahaan tambang emas tersebut.
“Penunjukan Putra ataupun tokoh asli Papua sebagai pucuk pimpinan di PT Freeport ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Prabowo terhadap masyarakat asli Papua, sekaligus memberi ruang kepada anak-anak Papua mampu memimpin perusahaan raksasa yang beroperasi di tanah mereka sendiri,” kata Ketua Umum Relawan Nawasena Indonesia Emas Gueseppe Kapojos kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Jika terwujud, tetap harus mengedepankan profesionalisme, berbasis kompetensi dan rekam jejak putra putri terbaik Papua, bukan sekadar alasan etnisitas tapi tetap mengedepankan untuk menjaga citra perusahaan sebagai entitas bisnis yang kredibel, efektif dan efisien.
Menurut Gueseppe Kapojos, Frans Pigome sangat tepat memimpin PT Freeport Indonesia karena sudah berpengalaman puluhan tahun di perusahaan kakap tersebut dan terakhir menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, hingga kini. Frans Pigome juga sudah berpengalaman bekerja di Amerika, seperti di Mc Morran, Phoenix dan lain-lain. Pendidikannya juga ia kenyam baik di Surabaya maupun di Arizona State University USA. Sewaktu kuliah di Surabaya Pigome mendapat beasiswa dari Prabowo.
“Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja tersebut, Pak Frans Pigome sangat tepat memimpin PT Freeport Indonesia, dan
Relawan Nawasena Indonesia Emas sangat mendukung penuh,” tegas Gueseppe Kapojos.
Setelah puluhan tahun perusahaan tambang emas ini dikelola oleh asing, saham mayoritas Freeport kini sudah dikuasai Indonesia, hal ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk berkiprah sebagai pucuk pimpinan Freeport. “Ini momentum bagi kita, sudah selayaknya kita optimalkan peluang ini dengan mengisi pucuk pimpinan sebagai Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia dari anak Papua asli,” paparnya.
Keberpihakan negara terhadap putra putri asli Papua menjadi poin penting sebagaimana tertuang dalam UU No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.
“Sepanjang 20 tahun pelaksanaan Otsus Papua jilid pertama beragam perubahan aturan telah dilaksanakan hingga lahirlah kebijakan Presiden Prabowo agar dapat diimplementasikan dalam pembangunan di Tanah Papua,” urai Kapojos.
Menurutnya, sudah saatnya kepemimpinan Freport diberikan kepada putra terbaik Indonesia asal Papua yang telah lama berkarya bagi PT Freeport Indonesia dan telah berkontribusi untuk daerah Papua, Bangsa dan Negara.
“PT Freeport Indonesia adalah proyek strategis dalam penyelesaian konflik di Papua. Apabila dikelola dengan pendekatan baru, yang selama ini diabaikan pemerintah sebelumnya, maka kami yakin, status Otsus atas Papau akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” papar Kapojos.
Kapojos juga membeberkan bahwa Sumber Daya Manusia yang tersedia di Papua sudah sangat memadai untuk mengelola sumber daya alamnya. PT Freepot Indonesia semestinya sudah dapat dikelola sendiri oleh putra-putri bangsa Indonesia, yakni anak bangsa asli Papua.
“Sudah saatnya kita kasih tanggung jawab putra dan putri terbaik Papua untuk mengemban tugas sebagai pucuk pimpinan Freeport sebab secara sosioantropologi, putra dan putri Papua lebih memahami dari siapapun tentang Papua, baik yang ada di lingkungan wilayah penyangga tambang, maupun secara keseluruhan wilayah Papua,” beber Kapojos.
Nawasena Indonesia Emas optimis, jika pucuk pimpinan Freeport ini dimandatkan kepada orang asli Papua akan ada efisiensi dan efektivitas terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat menyentuh semua lapisan, terukur dalam hal lingkungan dan terlaksana dengan sebaik-baiknya, demi kepentingan Rakyat Indonesia secara umum juga masyarakat Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus dalam kurun waktu yang tersisa.
“MPI optimis dengan menjadikan orang asli Papua sebagai pucuk pimpinan Freeport sangat positif sekaligus simbol kepercayaan pemerintah Prabowo terhadap anak bangsa dalam mengelola sumberdaya alam,” tegasnya.
Kapojos juga menekankan pentingnya penguatan Otonomi Khusus (Otsus) dan afirmasi penunjukan pucuk pimpinan Freeport ini akan dianggap sebagai bukti nyata keberhasilan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) orang asli Papua yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus.
“Penunjukan orang asli Papua ini sebagai simbol kedaulatan Indonesia atas kekayaan alamnya dan menghilangkan stigma bahwa Freeport hanya dikuasai oleh kepentingan non-Papua dan asing,” pungkas Kapojos.
