Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan didukung oleh LKPP dan BUMN segera menggelar ajang pameran akbar bertajuk INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta untuk mendorong rantai pasok nasional yang kuat dengan menjalin kemitraan usaha besar, BUMN dan UMKM.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan peran dari usaha besar dan BUMN untuk bermitra dengan usaha mikro dan kecil, mewujudkan rantai pasok nasional yang kuat, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, agar ekonomi kita bisa kokoh dan berkelanjutan,” ucap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, pada acara sosialisasi INABUYER B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (15/3).
INABUYER B2B2G Expo 2023 digelar pada 5-6 Juli 2023 dan akan menghadirkan para buyer, merchandising, procurement, purchasing, pembelian, pengadaan barang dan jasa baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
Hanung mengajak para pelaku UKM potensial yang ingin mengembangkan kemitraan usahanya melalui kegiatan Inabuyer ini. Khususnya, sektor makanan minuman, pakaian, tas sepatu, dan aksesoris, furnitur, perlengkapan rumah, tekstil dan produk tekstil, elektronik, jasa, olahraga, mesin, hingga otomotif.
“Saya mengharapkan kemitraan ini tercipta pada level yang sama, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UKM untuk masuk pada rantai pasok utama, tidak terbatas pada suplai bahan pendukung, serta memberikan transfer teknologi dan pendampingan kualitas produk UKM,” kata Hanung.
Hanung menambahkan, alokasi belanja pemerintah bagi UMKM ditargetkan sebesar Rp500 triliun pada tahun ini. “Hal ini diharapkan dapat dioptimalkan para pelaku UMKM,” ucap Hanung.
Ia menyebutkan bahwa kemitraan UMKM dengan usaha besar atau BUMN terus dilakukan. Saat ini, bahkan telah bekerja sama dengan 17 BUMN, 2 Usaha Besar dan tahun ini akan terus ditingkatkan.
Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menjelaskan, pameran ini merupakan dukungan nyata dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sekaligus mendorong program belanja barang/jasa pemerintah untuk produk UMKM dan produk lokal melalui sektor ritel.
Lebih dari itu, juga untuk memperluas ekosistem pasokan barang lokal, mempertemukan buyer dengan supplier, mengkurasi produk UKM, menjadikan UKM naik kelas, meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal, meningkatkan peluang ekspor, dan mendapatkan peluang investasi melalui joint partner/venture.
Bagi Budihardjo, HIPPINDO akan terus mendukung program pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan ekonomi dalam negeri.
Caranya, kata Budihardjo, dengan mengumpulkan para buyer dari anggota sekaligus tim pengadaan barang dan jasa dari LKPP dan BUMN bersama-sama berkumpul di Smesco pada Juli 2023 dan menjadikan Smesco Indonesia sebagai pusat B2B produk lokal dan UKM.
Budihardjo berharap, dengan berkumpulnya ekosistem ritel modern, pameran ini dapat menjadi pusat sourcing produk lokal dan UKM. Sehingga, dapat menjadi alternatif produk untuk mendukung ekspansi dari peritel dengan dukungan supplier lokal.
“Bersama-sama pemerintah dan swasta bergandengan tangan menggerakkan ekonomi dalam negeri agar bergerak dan tetap maju,” ucap Budihardjo.
Diharapkan target pengunjung dapat mencapai 5.000 visitor perhari dengan mengikutsertakan sekitar 50 asosiasi UMKM, hingga 200-an buyer dan exhibitor.
Meski begitu, Budihardjo menyatakan bahwa anggota HIPPINDO tetap bisa melakukan impor barang yang tidak diproduksi supplier lokal. “Sehingga, hal ini dapat membuat Indonesia devisanya tetap terjaga dan sektor ritel tetap dapat melakukan ekspansi dengan mendapatkan dukungan barang yang selalu ada baik dari lokal maupun impor,” ujar Budihardjo.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Sarah Sadiqa mengungkapkan bahwa regulasi terkait upaya mendorong peningkatan produk dalam negeri sudah banyak. “Regulasi semua sudah siap, tinggal bagaimana masyarakatnya, khususnya pelaku UMKM,” kata Sarah.
Bahkan, kata Sarah, saat ini sudah bukan lagi gerakan parsial kementerian dan lembaga saja. Melalui Inpres 2/2020 sudah diwajibkan kepada pemerintah dan pemda untuk berbelanja produk dalam negeri. “Pasarnya sudah disediakan dengan potensi yang cukup besar,” ucap Sarah.
Menurut Sarah, para pelaku UKM mudah masuk ke pasar dan sistem elektronik tersebut melalui e-Katalog LKPP.
Lebih dari itu, Sarah mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik yang memiliki peran sebagai pemicu aktivitas ekonomi terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.
Termasuk turut menjamin terjadinya persaingan yang sehat. “Sehingga, secara menyeluruh pengadaan barang/jasa dapat memberikan dampak positif pada dunia usaha nasional,” kata Sarah.
Menurut Sarah, urgensi penyusunan RUU tersebut adalah transformasi digital, satu pasar nasional, transparansi dan efektivitas, industrialisasi, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, hingga kontinyuitas.
