Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menajadikan APBN 2025 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Saya mencatat terdapat beberapa program yang menjadi Quick Win dari Pemerintahan Prabowo. Diantaranya adalah: Pertama, Pemberantasan korupsi. Kita ketahui korupsi adalah kejahatan yang sudah sangat meresahkan dan menganggu jalannya pembangunan. Kita tunggu realisasinya,” katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta (23/12/24).
Selanjutnya Anis menyebut program berikutnya yaitu pengentasan kemiskinan seperti disampaikan presiden dalam komitmennya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelompok yang paling rentan, saat ini yang sedang berjalan persiapan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). “Ketiga, swasembada pangan. Presiden mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan, terutama dalam situasi krisis global yang bisa mengancam pasokan pangan. Harus ada tekad yang kuat untuk memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bahkan menargetkan Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.
“Keempat, Swasembada Energi. Ketergantungan pada impor energi menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dalam ketidakpastian geopolitik global,” papar Anis. “Oleh karena itu, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya energi dalam negeri seperti geotermal, tenaga air, dan bioenergy. Kelima, Distribusi Subsidi yang tepat sasaran. Presiden berkomitmen untuk menggunakan teknologi digital untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan. Kita mesti kawal dan lihat apakah janji-janji Presiden tersebut akan segera direalisasikan dalam anggaran APBN 2025,” ungkapnya.
Akan tetapi Anggota DPR RI asal Jakarta ini berharap tingkat kebocoran APBN bisa semakin berkurang. “Apalagi sudah ada audit yang dilakukan oleh BPK dalam LKPP setiap tahunnya. Tapi potensi kebocoran APBN masih tetap ada, baik yang terdapat di pos pendapatan negara terutama pajak, maupun yang terdapat dalam pos belanja negara,” ujarnya.
Politisi perempuan PKS ini menyebut indikator masih tingginya angka kebocoran bisa dilihat dalam angka ICOR sebesar 6,5. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi semakin efisien juga untuk menghasilkan output tertentu. Angka ICOR di negara-negara Asean lainnya berkisar antara 4,0 – 5,0. “Artinya investasi di Indonesia menjadi tidak kompetitif. “Selain itu, bisa terlihat dari angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,” paparnya.
Legislator PKS ini memandang pos belanja program prioritas Pemerintah sudah diakomodasi dalam APBN 2025. “Tentunya kita berkomitmen untuk membantu mensukseskan program Quick Win Pemerintahan baru tersebut, karena berhubungan erat dengan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya mencatat, antara lain: Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan,” katanya.
Selanjutnya Anis menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. “Ketiga, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah. Peningkatan Rumah Sakit (RS) type D menjadi RS type C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya. Keempat, Program Renovasi Sekolah, akan mencakup renovasi ruang kelas, mebel, dan MCK diseluruh Indonesia. Harapannya akan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah,” katanya.
Menurut Anggota DPR dapil Jakarta I ini berikutnya yaitu Sekolah Unggulan Terintegrasi. Program ini untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di 4 lokasi. Program ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM anak Indonesia di daerah. “Keenam, Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa. Program ini dengan melakukan intensifikasi 80.000 hektar area pertanian dan ekstensifikasi atau cetak sawah sebanyak 150.000 hektar. Ini akan membantu mencukupi kebutuhan pangan nasional,” ungkapnya.
