Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong lebih banyak event-event atau pameran berskala nasional untuk mempromosikan dan mendongkrak penjualan produk dalam negeri khususnya produk UMKM sekaligus mengantisipasi serbuan produk impor ilegal.
Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana, mengatakan masifnya serbuan produk impor ilegal dinilai sangat membahayakan bagi kelangsungan usaha dari industri hingga UMKM. Oleh karena itu melalui pameran dan event-event besar seperti Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2024 akan menjadi bantalan untuk menghadapi serbuan produk impor ilegal.
“Kami mengapresiasi acara seperti ini (JITEX 2024) karena ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mengambil sikap dan berpihak pada UMKM. Sebenarnya produk kita banyak yang bagus tapi membutuh event untuk mempromosikan dan mempertemukan antara buyer, investor, dan masyarakat luas,” kata Temmy dalam acara pembukaan acara JITEX 2024 di JCC, Rabu (7/8).
Sebagai wujud kecintaan terhadap produk dalam negeri, Temmy mendorong masyarakat untuk mulai membeli produk lokal. Hal ini sejalan dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang sekaligus sebagai upaya untuk menekan importasi.
“Jadi jangan hanya bangga pada produk Indonesia tetapi harus membeli. Sebab jika bangga namun tidak mau membeli itu sama saja, padahal produk kita banyak yang sudah bagus-bagus,” kata Temmy.
Sebagai upaya fasilitasi terhadap pengembangan pasar produk dalam negeri, pemerintah telah menetapkan alokasi belanja pemerintah/ lembaga sebesar 40 persen dari total pagu anggaran di setiap K/L. Diharapkan dengan afirmasi kebijakan yang tertuang di dalam instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih berdaya saing dan mampu mengurangi impor.
“Saat ini kita sedang berjuang untuk mencapai target itu, tapi percayalah bahwa pemerintah akan selalu menjadi supporter pertama untuk mendukung pengembangan UMKM lokal,” ujar Temmy.
Di tempat yang sama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi membenarkan bahwa pelaku usaha lokal termasuk UMKM dapat memanfaatkan fasilitas e-katalog LKPP untuk mendongkrak penjualannya. Berkaca dari tahun 2023, rencana umum pengadaan pemerintah sudah mencapai Rp1.226,2 triliun.
“Jadi pencatatannya sangat luar biasa, dibandingkan tahun 2020. Ini pasar yang besar sekali buat UMKM karena 40 persen minimal harus terpakai untuk belanja produk dari UMKM atau penyedia jasa lokal,” kata Hendrar.
Sementara itu, untuk menstimulasi pelaku usaha dalam negeri dalam mengakses dan tergabung di dalam situs LKPP, pihaknya telah mengembangkan platform e-katalog. Pelaku usaha dapat memanfaatkan platform ini untuk menawarkan produk/jasanya kepada pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah.
“E-katalog sendiri bisa diibaratkan sebagai sebuah kolam besar untuk para pelaku usaha. Ada 10 transaksi terbesar di e-katalog pada tahun 2023 yang saya rasa ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman para pengusaha UMKM,” kata dia.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menambahkan JITEX 2024 yang digelar bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta merupakan event untuk menarik minat investasi dan mendorong penjualan produk dalam negeri terutama untuk pasar ekspor.
Dia berharap melalui pameran tersebut, UMKM atau pelaku usaha lokal dapat memanfaatkan JITEX 2024 untuk memperluas jaringan dan kerja sama kemitraan terutama dengan buyer asing. Dia memastikan gelaran ini bisa menjadi pintu pembuka bagi pelaku usaha lokal untuk dapat meningkatkan daya saingnya di mata dunia internasional.
“Kita berkeinginan agar produk lokal dikenal di dalam dan luar negeri sehingga dari sini para buyer luar bisa melihat produk kita itu bagus yang pada akhirnya mereka berbelanja di Indonesia,” kata Budihardjo.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UsahaKecil Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung UMKM naik kelas melalui pengembangan kewirausahaan terpadu di Jakarta Entrepreneur (JakPreneur). Melalui program JakPreneur pelaku usaha akan dibimbing untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat semakin maju.
“Kami ada agenda tujuh pas, tujuh langkah pasti untuk menjadi sukses. Program kami ini tidak hanya dibiayai APBD tapi dari kolaborator,” kata Ratu.
