Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mempercepat pembangunan ekosistem bagi wirausaha yang lebih baik untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi.
“Kita terus mengupayakan penumbuhan wirausaha berbasis IDE (Innovation Driven Enterprises), bukan lagi Small Business Owner yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa oleh keadaan (necessity entrepreneur) yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, saat memberikan sambutan secara virtual pada Workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang diselenggarakan di Aceh, Selasa (27/09).
Kegiatan yang mengangkat tema “Wirausaha Tumbuh, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” itu diikuti oleh 100 pelaku UMKM yang dikurasi PLUT KUMKM Provinsi Aceh dan Universitas Syiah Kuala Aceh.
Saat ini, kata Siti Azizah, Pemerintah terus memberikan perhatian yang serius dalam mengembangkan kewirausahaan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.
Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan banyak potensi yang ada saat ini, seperti pembelian produk dalam negeri melalui pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun, dan pemanfaatan potensi nilai ekonomi digital di Indonesia yang mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030.
“Melalui workshop kali ini, akan diberikan edukasi tentang kewirausahaan dan program atau kegiatan yang mendukung berkembangnya wirausaha di daerah, selain itu akan diberikan pula afirmasi pengalokasian anggaran onboarding pada e-katalog sebesar 40 persen untuk pengadaan barang dan jasa yang diarahkan pada produk KUMKM,” kata Azizah.
Siti Azizah menambahkan, berdasarkan data yang dilansir dari LKPP per 13 September 2022, untuk E-Katalog Provinsi Aceh telah terdaftar sebanyak 914 penyedia dengan 4.490 produk yang onboarding. Sedangkan transaksi yang terjadi sebesar Rp725,63 miliar yang merupakan tertinggi nomor 2 dari 34 provinsi setelah DKI Jakarta.
“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh karena dengan tingginya transaksi tersebut menunjukan keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM,” kata Azizah.
Azizah menegaskan dengan ekosistem kewirausahaan yang kondusif berlandaskan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, serta adanya berbagai fasilitasi dan insentif, maka saat ini menjadi entrepreneur adalah suatu hal yang sangat mudah.
“Jadilah bagian perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan wirausaha unggul dan berdaya saing dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Jangan takut memulai berusaha karena kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan berwirausaha,” ucap Azizah.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Samsul Widodo menambahkan desa harus bisa menjadi pusat penumbuhan ekonomi.
“Penumbuhan ekonomi di desa dapat terwujud dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan desa yang meliputi sinergi pemerintah daerah, PLUT, BUMDES, dan tokoh masyarakat,” kata Samsul.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Saiful Bahri juga mengatakan, melalui workshop ini diharapkan akan tercipta UMKM yang lebih inovatif khususnya dalam memasarkan produknya.
“Kita sudah harus mengikuti perkembangan zaman dengan memasarkan produk via digital supaya lebih cepat meningkatkan aset yang otomatis akan memulihkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak,” kata Saiful.
Dalam pelaksanaan workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional turut hadir Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Aceh yang menjelaskan tentang perlunya UMKM masuk ke dalam 18 etalase e-Katalog Pemprov Aceh, Gojek yang membagikan tips dan trik di bidang digital marketing dan kisah sukses menjalankan usaha oleh UKM Mak Rah Pireng Aceh.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kampanye Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan ini sebagai wujud aksi nyata sinergi Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional.
