Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia siap bersinergi memperkuat kerja sama dalam pengembangan UMKM di masa depan.
Hal tersebut diutarakan setelah pertemuan antara Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dengan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (24/7/2024).
MenKopUKM mengungkapkan, banyak hal serta isu yang dibahas dalam pertemuan dengan Kadin, termasuk bagaimana menyongsong perkembangan UMKM di Pemerintahan baru ke depannya.
Setidaknya menurut Menteri Teten, ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
“Kadin punya pendekatan business matching yang tepat dalam memudahkan UMKM ekspor. Nanti bisa dibantu untuk melakukan kerja sama Business to Business (B2B) misalnya dengan UMKM,” katanya.
KemenKopUKM dan Kadin ujar Menteri Teten, memiliki program yang sama dalam membidik pasar yang potensial dengan membangun UMKM mulai dari hulu ke hilir.
“Kontinuitas dan kualitas UMKM untuk ekspor perlu didampingi secara optimal. Maka, Kadin didorong untuk hadir melalui upaya mentoring atau inkubasi,” ucapnya.
Selanjutnya, poin penting kedua yang dibahas adalah terkait penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2030, Indonesia akan berada pada puncak periode bonus demografi. Hal tersebut kata Menteri Teten, harus disikapi dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang memadai.
“Bersama Kadin kita juga membahas penciptaan lapangan kerja yang tak hanya menggarap potensial untuk digarap di dalam negeri, juga potensi yang penciptaan lapangan kerja di luar negeri,” ucap MenKopUKM.
Lalu poin ketiga, adanya langkah konkret berupa kebijakan proteksi industri dalam negeri. “Jangan justru membuat kebijakan yang membunuh atau unprotected bagi industri,” ujar MenKopUKM.
Ia menekankan, Pemerintah terus berupaya dan terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak sebagai pertimbangan untuk menetapkan keputusan atau kebijakan.
“Intinya Pemerintah bekerja sama dengan pelaku bisnis termasuk Kadin, melakukan adjustment kebijakan dan beberapa program yang ada. Sekaligus ini (masukan) dari pelaku bisnis melalui White Paper yang akan disampaikan ke Pemerintahan baru,” ucap Menteri Teten.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan, UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional, masih menghadapi berbagai tantangan dan pekerjaan rumah meskipun sudah banyak program dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah.
“Salah satunya memang untuk UMKM ekspor, kami mendorong business matching ini menjadi kunci. Kita harus mempersiapkan UMKM yang memang mampu ekspor. Perlu ada intervensi Pemerintah dan Kadin untuk bisa melakukan kerja sama,” ucapnya.
Di sisi lain masalah impor ilegal menjadi tantangan bagi UMKM. Sebab menurut Arsjad, maraknya impor ilegal, membuat pasar UMKM di dalam negeri terganggu dan terhambat.
Tak hanya itu, tantangan bonus demografi juga tak bisa diabaikan. Arsjad mengatakan, jika tak dikelola dengan baik, maka bonus demografi justru menjadi malapetaka. “Penyediaan lapangan kerja menjadi kunci utama. Kami percaya, UMKM Indonesia punya kekuatan yang besar,” ucap Arsjad.
Maka, ujar Arsjad, harus ada upaya gotong royong antara Pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan lebih banyak lagi UMKM naik kelas.
“Dalam hal ini, kita bicara Ekonomi Pancasila. Di mana usaha besar membantu usaha kecil. Para pengusaha besar memberikan pendampingan (mentoring), dan menciptakan akses pasar yang lebih besar,” kata Arsjad.
Kemudian akses pembiayaan juga diharapkan menjadi kebijakan yang bisa membantu mewujudkan UMKM naik kelas. Diperlukan inovasi dari sisi financing mengenai credit scoring yang memudahkan UMKM bisa mendapat pembiayaan dari perbankan.
“Upaya gotong royong ini menjadi kunci, masuk menjadi bagian dari White Paper yang akan kami berikan di pemerintahan selanjutnya sebagai bahan masukan. Mulai dari sektor industri hingga pengembangan UMKM,” ucapnya.
