Fungsional Ahli Utama Pengembangan Kewirausahaan KemenKopUKM sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Koperasi Multi Pihak Insinyur Indonesia (KMPII) Hanung Harimba Rachman menekankan, transformasi ekonomi bisa dilakukan dan dikontribusi oleh industrialisasi seperti sektor engineering. Kemampuan rekayasa bukan hanya membangun pabrik, tetapi konsultan jasa engineering yang menjadi tulang punggung transformasi.
Menurut Hanung, jumlah pelaku UMKM sebesar 99 persen, sebagian besarnya bergerak di bidang jasa konsultan. Salah satu UKM yang menjadi tanggung jawab KemenKopUKM adalah jasa konsultan, termasuk kontraktor kecil yang menjadi bagian yang dibina di KemenKopUKM.
“Sehingga jika ada anggapan KemenKopUKM hanya mengurusi pedagang, itu tidak benar. Hampir semua bidang usaha menjadi tanggung jawab KemenKopUKM,” katanya dalam Webinar Koperasi Multi Pihak Insinyur Indonesia (KMPII) bertajuk Penguatan Peran Konsultan Lokal Dalam Pembangunan Menuju Indonesia Maju di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Hanung mengatakan, di sektor jasa konsultan perlu diakui, dari tahun ke tahun peran dan kontribusinya semakin menurun. Padahal, menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2021, nilai anggaran belanja di bidang jasa konsultansi dan jasa konstruksi mencapai Rp74,6 triliun, tetapi hanya sedikit yang bisa dinikmati konsultan lokal.
“Selama ini, ada beberapa kebijakan yang sering kali kurang dimanfaatkan oleh teman-teman konsultan maupun asosiasi. Maka diharapkan ke depan akan lebih banyak lagi program yang dimanfaatkan dan melibatkan para konsultan lokal,” ucapnya.
Hanung merinci, beberapa kebijakan yang menyediakan kesempatan bagi jasa konsultan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 23 pengutamaan tenaga kerja lokal menyebutkan, tenaga kerja konstruksi harus menggunakan tenaga kerja lokal kecuali dalam hal tertentu, di mana tenaga kerja lokal belum memenuhi syarat.
Selanjutnya Pasal 30 Pengembangan SDM Lokal, mengamanatkan SDM lokal melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi. Kemudian Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hal itu mencakup, pemberdayaan UKM, di mana Kementerian/Lembaga (K/L) wajib sekurang-kurangnya mengalokasikan 40 persen belanja barang dan jasanya kepada UMK-Koperasi. Kemudian, paket pekerjaan sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi UMKM-Koperasi.
Kemudian, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pembinaan Keprofesian Jasa Konstruksi, dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi, dan penggunaan Sumber Daya Lokal.
Untuk itu, dalam hal ini KemenKopUKM telah membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) untuk hillirisasi SDA dan Peningkatan Daya Saing UKM berbagai komoditas di 11 lokasi. Maka, RPB juga dapat dibangun untuk jasa konsultan dan rancangan yang operasionalnya dilakukan oleh Koperasi PII.
“Kami mengajak teman-teman insinyur turut mendukung RPB. Sebenarnya ini menjadi bagian dari upaya KemenKopUKM dalam mengedepankan teknologi informasi, meningkatkan layanan kualitas konsultan. Salah satunya, dengan mengkonsolidasikan berbagai software ke dalam cloud untuk dimanfaatkan bersama di RPB,” ujar Hanung.
Tak hanya itu, dalam RPB, ujar Hanung, juga mengajak berbagai pihak seperti BRIN maupun PTN/PTS untuk menjaling kemitraan dalam bentuk pemberitan materi pelatihan dan menggelar program pengembangan SDM dari para pakar sehingga terjadi transfer teknologi.
KemenKopUKM ujar Hanung dalam hal ini, juga memberikan usulan kebijakan terkait pengembangan jasa konsultan.
Pertama, disarankan ada revisi untuk beberapa Peraturan/Perundangan Pelaksanaan seperti menetapkan kemitraan dalam proyek-proyek EPC, sebagai bagian kewajiban transfer pengetahuan dan teknologi yang diamanatkan UU Keinsinyuran dan revisi PP tentang bidang Usaha Penanaman Modal
“Kedua, harus ada peningkatkan kehadiran asosiasi dalam formulasi kebijakan dan pengawasan,” ucapnya.
Ketiga, Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN menyusun rencana pengadaan barang dan jasa jangka menengah dan panjang. Di mana K/L teknis juga menyiapkan program adopsi teknologi kepada pelaku dalam negeri dan membiayai proses purwarupa (prototype).
Keempat, ada Skema Pembiayaan atau PO Financing dan uang muka. Terakhir, ada perbaikan iklim pengadaan yang menjamin praktik persaingan sehat dan membuat Peraturan Perundangan yang melarang Diskriminasi Gaji/Upah antara Insinyur Asing dan Domestik.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama KMPII Feriko Sitepu menyambut baik program pengembangan ekosistem jasa konsultan yakni asosiasi insinyur dalam program RPB KemenKopUKM. KMPII ujarnya, siap mengintegrasikan 300 outlet KMPII di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kontribusi.
“Integrasi ini akan dilakukan secara menyeluruh, yang diharapkan bisa mendorong pembangunan yang signifikan ke depan,” ucapnya dalam kesempatan yang sama.
Ia menegaskan, ke depan nantinya tak hanya koperasi sebagai pelaksana proyek secara individu tetapi juga dari K/L maupun Bappenas. Saat ini, KMPII juga telah bekerja sama dengan BRIN dan perguruan tinggi.
“RPB Konsultan akan menjadi rumah pelatihan bagi para insinyur. Menjadi terobosan bagi masuknya teknologi informasi dengan lebih mudah ke kalangan masyarakat. Untuk bisa menuju Indonesia Emas, setidaknya dibutuhkan 8 juta-9 juta insinyur, tetapi saat ini baru terdapat 1.500 insinyur dari kebutuhan 23 ribu insinyur di Indonesia,” katanya.
Feriko mengatakan, ke depan penting untuk terus mengembangkan software yang bisa digunakan dalam pelatihan di unit bisnis, cabang, dan wilayah KMPII di daerah-daerah sebagai upaya menggerakkan persatuan insinyur dari Sabang sampai Merauke.
“Inilah yang diharapkan saat KMPII dibentuk. Bagaimana Badan Usaha maupun koperasi bisa mengintegrasikan para kepentingan pemangku kebijakan atau ekosistem menjadi satu kekuatan besar di sektor jasa konsultan seperti insinyur ini,” ujarnya.
