Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menegaskan KemenKopUKM memiliki beragam program prioritas untuk mendorong UMKM naik kelas, memodernisasi koperasi, hingga menumbuhkan kewirausahaan di seluruh Indonesia, khususnya di Papua Barat.
SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan program konkret diterapkan dalam hal pendataan lengkap KUMKM, Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing), pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pengembangan Layanan Rumah Kemasan, redesain PLUT-KUMKM (New PLUT) melalui pembentukan Expert Pool, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Tak ketinggalan yakni membangun koperasi modern yang didukung melalui Undang-Undang Perkoperasian, Korporatisasi Pangan, dan pengawasan koperasi,” kata SesKemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat Tahun 2023, di Kota Manokwari beberapa hari lalu.
Selain program prioritas, kata Arif, KemenKopUKM juga mengembangkan program strategis yang dilaksanakan tahun ini, seperti pembiayaan koperasi dan UMKM melalui KUR Klaster, KUR Reguler, dan penyaluran dana bergulir yang akan berfokus pada koperasi sektor riil.
Program strategis lainnya adalah UMKM on-boarding digital, satu juta produk UMKM masuk dalam e-katalog LKPP, pengembangan Minyak Makan Merah yang dikelola koperasi, perluasan kemitraan UMKM dengan BUMN dan usaha besar, program MAKMUR yaitu penyaluran pupuk non-subsidi berbasis koperasi, hingga program SOLUSI NELAYAN yaitu pembangunan Stasiun Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola koperasi.
Oleh karena itu, bagi SesKemenKopUKM, Provinsi Papua Barat setelah adanya pemekaran wilayah Papua, perlu penyesuaian kembali pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
“Saya berharap kegiatan ini akan memberikan pandangan dalam hal arah kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di seluruh wilayah Papua Barat pada 2023-2024,” kata Arif.
Menurut Arif, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antara program KemenKopUKM dengan program seluruh OPD yang membidangi urusan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Papua Barat.
“Kita sadari bersama bahwa pemberdayaan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis koperasi dan UMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” kata SesKemenKopUKM.
Arif menambahkan, hanya ada dua pilihan bagi koperasi dan UMKM di era globalisasi ini, yakni adaptasi atau mati. “Kalau mau eksis dan berkembang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, koperasi dan UMKM harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar SesKemenkopUKM.
Meski begitu, Arif mengakui, masih terdapat sejumlah isu utama dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia, seperti rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, dan akses pembiayaan UMKM yang masih rendah. “Juga, masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usaha, serta koperasi belum menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat,” ujar SesKemenKopUKM.
