Koperasi menjadi salah satu sektor keuangan yang berperan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi dalam masyarakat.
Koperasi yang menjadi pilar utama perekonomian bangsa memilliki fungsi menguatkan ekonomi rakyat melalui skema yang mudah dan demokratis, sehingga menjadi sentra kegiatan ekonomi bagi setiap lapisan masyarakat, mulai dari tingkatan paling bawah, menengah, hingga atas.
Kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) melalui satuan kerjanya yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadi perwakilan pemerintah di tengah masyarakat dalam upaya mendukung eksistensi koperasi di tanah air.
Suntikan permodalan yang asalnya dari APBN ini menjadi sumber dana untuk digulirkan kepada pelaku usaha koperasi, dengan UMKM sebagai penerima akhir (enduser) dari dana bergulir tersebut.
Salah satu mitra koperasi penerima pembiayaan LPDB-KUMKM di Kabupaten Magelang Jawa Tengah adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Insan Mulia (KSPPS BMT BIMA).
KSPPS BMT BIMA menyakini keberadaannya di tengah masyarakat menjadi salah satu penyangga ekonomi daerah. Melalui fasilitas permodalan yang telah diterima sejak tahun 2011 hingga 2022, KSPPS BMT BIMA telah memperoleh dana bergulir sebanyak enam kali pembiayaan.
Pada tahun 2011, KSPPS BMT BIMA memperoleh pembiayaan pertama dari LPDB-KUMKM sebesar Rp13 miliar, dan satu tahun kemudian mendapat suntikan modal kembali sebesar Rp2,5 miliar. Kedua pembiayaan tersebut tercatat dengan status kolektibilitas lunas. Delapan tahun berselang, tepatnya di bulan Desember 2020, pembiayaan yang ketiga diperoleh KSPPS BMT BIMA sebesar Rp12 miliar, dan di tahun 2021 mendapatkan pembiayaan keempat sebesar Rp20 miliar.
Tahun pun berganti, pada Maret 2022, koperasi mengajukan permohonan pembiayaan kelima, dan disetujui oleh LPDB-KUMKM dengan total plafond sebesar Rp20 miliar. Di tahun yang sama di bulan November 2022, koperasi mendapat pembiayaan LPDB-KUMKM yang keenam sebesar Rp15 miliar. Keempat pembiayaan tersebut tercatat dengan status kolektibilitas pembiayaan lancar.
Ketua KSPPS BMT BIMA Abdul Hadi Nashir mengatakan, pembiayaan yang diterima koperasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas salah satunya dengan menambah modal kerja, sehingga koperasi dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada anggota.
“Sebagai lembaga penyalur pembiayaan bagi koperasi, LPDB-KUMKM ibarat oase di gurun pasir. Bagaimana tidak, sejak mengetahui keberadaan LPDB-KUMKM melalui kegiatan sosialisasi yang diwadahi Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI), KSPPS BMT BIMA tertarik untuk mengakses pembiayaan LPDB-KUMKM karena menawarkan bagi hasil yang rendah sehingga dapat dimanfaatkan untuk perkuatan permodalan dan peningkatan kesejahteraan anggota,” jelas Abdul Hadi.
Koperasi yang berdiri pada tahun 1995, dimotori oleh tujuh alumni Lembaga Manajemen Insan Mulia (LMIM) Muntilan, dengan modal awal sebesar Rp530,800. KSPPS BMT BIMA merupakan BMT pertama di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kota Muntilan Jawa Tengah, yang berkantor pusat di Jalan Pemuda Barat Nomor 2 Muntilan, Kabupaten Magelang.
Abdul Hadi memaparkan, hingga Desember 2022, KSPPS BMT BIMA memiliki total anggota sebanyak 37.092 orang, dengan jumlah karyawan sebanyak 117 orang. Koperasi juga mencatatkan total aset sebesar Rp229,67 miliar, dengan jumlah omzet sebesar Rp168,92 miliar.
“KSPPS BMT BIMA memiliki segmentasi anggota di kelas ekonomi mikro, sehingga dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha dan pendapatan memiliki strategi yang harus terlaksana di setiap tahunnya,” tutur Abdul Hadi.
KSPPS BMT BIMA berharap agar LPDB-KUMKM menjadi lembaga prioritas bagi koperasi dalam meningkatkan modal usaha dan dapat mendampingi mitra koperasi di segala aspek. Hal ini dilakukan agar misi LPDB-KUMKM dalam memajukan koperasi Indonesia dapat tercapai.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo meyakini bahwa sektor UMKM menjadi penopang utama dari pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui wadah usaha koperasi yang memainkan peran pentingnya. Kehadiran LPDB-KUMKM di tengah masyarakat memiliki tugas utama dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk permodalan koperasi berupa pinjaman atau pembiayaan dengan tarif layanan yang rendah.
“LPDB-KUMKM mempunyai target penyaluran dana bergulir di tahun 2023 sebesar Rp1,8 triliun. Target tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan akses pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi yang bergerak di berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa. Dukungan keuangan ini diharapkan dapat membantu koperasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya,” ujar Supomo
Pihaknya mengaku optimis dengan target yang diberikan, kendati saat ini masih banyak pelaku usaha yang terdampak akibat terjangan resesi global. LPDB-KUMKM berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui koperasi, oleh karenanya upaya “jemput bola” dalam memaksimalkan penyaluran dana bergulir terus dilakukan ke seluruh wilayah di Indonesia, tambah Supomo.
“Kami tidak hanya memberi dukungan permodalan bagi mitra koperasi, namun juga dalam hal pengembangan kapasitas pengelolaan usaha koperasi. Ini merupakan upaya kami dalam memastikan pinjaman atau pembiayaan digulirkan secara tepat penyaluran, tepat pemanfaatan, dan tepat pengembalian. Harapannya, dana bergulir dapat dimanfaatkan optimal oleh pelaku usaha koperasi dan UMKM sebagai penerima akhir, guna peningkatan perekonomian daerah, dan terutama untuk pemulihan ekonomi nasional,” tutup Supomo.
