Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan bahwa Koperasi Nelayan di seluruh Indonesia bisa menjadi mitra bagi PT Pertamina (Persero) dalam menyalurkan BBM solar bersubsidi sehingga bisa dipastikan tepat sasaran.
“Dengan digitalisasi, akan memperkuat akuntabilitas koperasi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan,” kata MenkopUKM Teten Masduki pada acara Peresmian Inisiasi Program Solar Untuk Koperasi (Solusi) Nelayan KUD Mino Saroyo, di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9).
Di acara yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Adi Satriyo Sulistyo, Menteri Teten menjelaskan, dengan digitalisasi, koperasi mampu mendata segala kebutuhan nelayan dan terhubung dengan platform My Pertamina. Sehingga, penyaluran solar bersubsidi bisa tepat sasaran.
Saat ini, proses digitalisasi koperasi yang menghubungkan seluruh unit usaha dalam platform digital CUSO Minos telah selesai. “Sehingga, proses transaksi dari anggota dapat dilihat secara real time pada dashboard yang ditampilkan dengan layar 75 inchi di kantor KUD Mino Saroyo,” kata MenkopUKM.
Proses digitalisasi KUD Mino Saroyo oleh PT CUSO Digital Indonesia yang merupakan salah satu technology provider portal IDX Coop, menjadi bagian dari upaya modernisasi koperasi.
Portal IDX Coop saat ini juga telah membangun database koperasi modern yang didampingi oleh semua Asdep sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi.
Di samping itu, aplikasi CUSO yang telah mencatat seluruh anggota dalam database koperasi, mendukung aktivasi platform My Pertamina di SPBU Nelayan Cilacap. Sehingga, penyaluran BBM Solar Bersubdi dapat tepat sasaran.
Aplikasi digital CUSO Minos juga akan memonitor penggunaan BBM oleh nelayan untuk melaut dan mencatat produktivitas tangkapan nelayan yang dijual di TPI secara digital.
“Dengan begitu, target kenaikan pendapatan nelayan minimal sebesar 10 persen per tahun dapat dievaluasi secara cepat dan tepat,” kata MenkopUKM.
Selain memberikan kemudahan akses ke BBM Bersubsidi bagi Koperasi Nelayan, MenkopUKM juga memastikan bahwa pihaknya akan membantu pengembangan bisnisnya, dari hulu hingga hilir. “Kita akan undang para offtaker untuk membeli seluruh produk nelayan. Maka, ekosistem bisnisnya akan kita perbaiki dan benahi bersama,” ujar Menteri Teten.
Terlebih lagi, dalam UU Cipta Kerja, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah boleh dikelola koperasi. “Karena, nelayannya sudah berkoperasi, begitu juga dengan TPI-nya, maka koperasinya harus sehat,” kata MenkopUKM.
Dalam ekosistem bisnis seperti ini, Menteri Teten mendorong koperasi nelayan mampu menjadi offtaker dengan membeli seluruh produk yang dihasilkan nelayan. “Perkuatan permodalan koperasi akan didukung dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” kata MenkopUKM.
Maka dari itu, Menteri Teten berharap koperasi mampu memilah jenis-jenis ikan, mana yang untuk pasar becek dan mana yang untuk pasar modern atau ekspor. “Sehingga, nelayan hanya fokus untuk melaut,” kata MenkopUKM.
Ia juga menyatakan KUD Mino Saroyo akan menjadi lokasi percontohan dalam penguatan akses pasar perikanan berbasis koperasi nelayan.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.
Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.
Erick pun sepakat dengan MenkopUKM, program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi.
“Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya,” kata Erick.
Bahkan, kata Erick, ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha ibu-ibu (istri) nelayan akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero). “Jadi, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan didukung KUR dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar,” ujar Erick.
Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan KemenkopUKM dan Kementerian BUMN. “Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi,” kata Nicke.
Dalam catatan Pertamina, ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 diantaranya dikelola koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. “Khusus di Cilacap, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo,” ujar Nicke.
Nicke menambahkan, anggota KUD Mino Saroyo yang sudah mendaftar di My Pertamina sebanyak 1.000 orang. “Setiap nelayan bisa mengakses BBM dengan harga yang sama dengan SPBU umum lainnya,” kata Nicke.
Ia menyebutkan bahwa Pertamina juga menggelontorkan dana CSR-nya untuk keluarga (anak-anak) nelayan agar bisa membuka bengkel kapal.
Butuh Pertalite
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah nelayan anggota KUD Mino Saroyo menyuarakan beberapa keluhan dan harapan. Diantaranya, ada yang minta kuota BBM bersubsidi (khususnya untuk nelayan) agar ditambah.
Ada juga yang meminta agar pengurusan surat rekomendasi untuk mendapatkan solar subsidi dipermudah dan dipercepat. “Kita tak hanya butuh solar saja, melainkan juga Pertalite untuk melaut. Saya berharap nelayan juga diberi kemudahan untuk mengakses Pertalite, sama seperti solar,” kata salah seorang nelayan.
Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto mengungkapkan, ada sekitar 2.000 kapal anggota koperasi yang menggunakan BBM jenis Pertalite. “Dengan harga lama Rp7.650, melaut dari pagi hingga jam 12 siang, modal nelayan sebesar Rp400 ribu. Kini, dengan harga baru, modal kita bisa mencapai Rp700 ribu,” kata Untung.
Untung berharap, khususnya di Cilacap, jangan sampai terjadi kekurangan BBM. Pasalnya, saat ini, kata dia, kebutuhan BBM bersubsidi di Cilacap ada kekurangan sekitar 12 ribu kiloliter.
Untung menjelaskan, KUD Mino Saroyo yang sudah mendapat perkuatan dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebesar Rp7,5 miliar, memiliki anggota sebanyak 8.441 orang terdiri dari 8 kelompok, yang tersebar di 3 Kecamatan (Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara) dan 12 Kelurahan. Total aset tercatat sebesar Rp36 miliar dan volume usaha mencapai Rp334 miliar.
Anggota koperasi mendapatkan layanan koperasi melalui 6 unit usaha SPBU Nelayan dan 1 unit usaha SPBU Non Subsidi untuk melayani non anggota/masyarakat umum.
Di samping itu, koperasi juga mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Waserda, Unit Simpan Pinjam, Jasa Angkutan, Pengadaan Air Bersih, dan Sewa Keranjang di TPI.
Kapal yang dimiliki anggota sebanyak 3.041 yang terdiri dari kapal diatas 30 GT sebanyak 87 unit, kapal 10-30 GT sebanyak 917 unit, dan kapal 1-5 GT sebanyak 2.037 unit.
“Kita akan meningkatkan akses permodalan melalui kemitraan dengan anggota dan swasta, memberikan kemudahan dan kepastian berinvestasi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujar Untung.
