Sejumlah pedagang di pasar rakyat mengeluhkan sepinya pasar saat ini yang diakibatkan adanya kompetitor dimana sebagian konsumen beralih dari membeli secara offline ke online. Sebagian juga diakibatkan menjamurnya mini-market mini market di kampung-kampung, selain itu ditambah kondisi pasar yang tidak layak.
Hal itu dikatakan oleh pengurus Puskoppas DKI Jaya, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/1/2023), usai melakukan kunjungan ke pasar rakyat.
“Selain itu ditambah kondisi pasar yang sebagian tidak layak. karena kondisi pasar yang sebagian tidak layak dikunjungi,” kata Wahyuni, pengurus Puskoppas DKI Jaya.
Wahyuni pengurus puskoppas dki jaya meminta kepada pj gubernur juga meminta kepada Perumda Pasar Jaya untuk memperbaiki kondisi pasar-pasar, agar pasar kembali bersih, nyaman dan pasar kembali menjadi destinasi belanja.
Di tempat yang sama, Ketua Bidang Usaha Puskoppas DKI Jaya Aldiyus juga meminta kepada Pj Gubernur DKI dan Perumda Pasar Jaya untuk melakukan perbaikan pasar-pasar sehingga konsumen tertarik belanja ke pasar.
“Ini penting bagi para pedagang supaya konsumen tertarik belanja ke pasar, karena para pedagang pasar menghadapi situasi yang sulit saat ini,” jelas Aldiyus.
Ditempat yang sama Aldiyus Ketua Bidang Usaha PUSKOPPAS DKI JAYA mengapresiaai Presiden Jokowi pada 2013 sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang telah menorehkan sejarah dengan mengalokasikan Dana Pembangun Pasar Rakyat di Provinsi DKI Jakarta ± Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) dengan pola PMD (Penyertaan Modal Daerah). “Program tersebut sangat membantu dan terasa manfaatnya bagi para pedagang pasar, dimana pedagang tidak lagi dibebankan biaya penebusan Tempat Usaha dan biaya-biaya lainnya,” papar Aldiyus.
Pasar rakyat di Provinsi DKI Jakarta saat ini imbuh Aldiyus, berjumlah 153 pasar, dimana banyak kondisinya sudah sangat memprihatinkan, kondisi bocor, kumuh, rawan kebakaran dan banjir. Bila dibangun dengan pola Investasi menurutnya, tidak mungkin rasanya pedagang dapat sanggup untuk menebusnya dengan kondisi usaha pedagang pasca pandemi yang sangat sulit dan terpojok. Mengingat pedagang sudah dibebankan biaya pengelolaan pasar / service charge, php (perpanjang hak pakai), biaya parkir, dan lain-lain.
“Untuk itu melalui Bapak Presiden yang terhormat, kami minta kiranya program pembangunan pasar rakyat pola pmd dapat kembali dilanjutkan dan dapat ditularkan, dan dicontoh oleh daerah-daerah lain, mengingat kondisi pedagang saat ini mengalami kesulitan tidak berdaya,” pungkas Aldiyus.
