Organisasi Pemuda Islam Nusantara (PIN) melalui Koordinator Nasionalnya, Richard, resmi melayangkan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan pajak terhadap PT AMJ, sebuah perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia.
Laporan tersebut disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia di Jakarta. Dalam laporan yang diterima redaksi, PIN menyebut bahwa praktik keuangan mencurigakan tersebut diduga melibatkan jaringan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT AMJ, dengan pola transaksi yang dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan perpajakan nasional.
Koordinator Pemuda Islam Nusantara, Richard, mengungkapkan bahwa hasil penelusuran internal menemukan indikasi adanya struktur korporasi ganda yang dikendalikan oleh LMN, selaku Direktur Utama PT AMS.
Selain perusahaan tersebut, LMN juga tercatat sebagai pimpinan di beberapa entitas lain, yakni: PT AMS, PT AMB, PT AAJ, dan PT ATB.
Dari hasil pemeriksaan administratif, hanya PT AMJ yang memiliki izin resmi sebagai perusahaan pialang asuransi. Sementara empat perusahaan lainnya diduga tidak memiliki izin, namun tetap menjalankan aktivitas sejenis yang seharusnya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami menemukan adanya dugaan kuat bahwa sejak tahun 2012 hingga 2023, sejumlah perusahaan tersebut melakukan aktivitas pialang asuransi tanpa izin, lalu hasil komisi atau keuntungan kegiatan itu disalurkan ke berbagai rekening perusahaan dan pribadi. Pola ini berpotensi digunakan untuk menghindari kewajiban pelaporan dan perpajakan,” ujar Richard dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (14/10).
Dalam laporan resmi yang dilayangkan ke PPATK, Pemuda Islam Nusantara meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap transaksi rekening yang terkait dengan 5 PT tersebut.
Serta sejumlah rekening pribadi atas nama LMH, termasuk rekening valuta asing (USD) di bank swasta nasional.
PIN juga meminta PPATK untuk berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, OJK, dan Mabes Polri guna memastikan adanya langkah hukum yang cepat, transparan, dan terukur.
“Kami menilai penting agar PPATK segera menelusuri aliran dana lintas perusahaan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai integritas sistem keuangan nasional. Jangan sampai penegakan hukum kalah cepat dari upaya penghilangan jejak atau pelarian pihak yang terlibat,” tegasnya.
Pemuda Islam Nusantara menyoroti bahwa dugaan aktivitas pencucian uang dan penggelapan pajak ini seharusnya sudah terdeteksi oleh lembaga pengawas keuangan. Karena itu, PIN mendesak OJK dan otoritas terkait untuk tidak bersikap pasif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan potensi kejahatan keuangan terstruktur.
“Kami percaya PPATK, Kejaksaan, dan Dirjen Pajak memiliki instrumen hukum dan teknologi audit keuangan yang memadai untuk menelusuri seluruh pola transaksi tersebut. Negara tidak boleh kalah dari kejahatan korporasi,” pungkasnya.
