Relawan Nawasena Indonesia Emas sangat prihatin terhadap musibah banjir dan longsor yang menimpa di sejumlah daerah seperti di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan wilayah lain yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan luka-luka. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mengusut tuntas potensi penyalahgunaan wewenang dalam menjaga ekosistem lingkungan tersebut.
“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas potensi pembalakan liar, ijin (Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang asal-asalan tanpa pengkajian mendalam, karena dampaknya luar biasa parah, bencana banjir dan longsor dimana-mana, seperti di sejumlah wilayah di Sumatera, bahkan ratusan nyawa hingga kini masih dinyatakan hilang,” kata Ketua Umum Relawan Nawasena Indonesia Emas Giuseppe Kapojos, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menduga, fungsi Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LPPH) yang disusun oleh unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Inilah yang ia minta pemerintah untuk mengusut tuntas supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang kembali.
Untuk itu Kapojos meminta semua pihak untuk segera berbenah dan memikirkan kepentingan masyarakat lebih luas, bukan hanya mementingkan perusahaan ataupun kelompoknya saja.
“Kita menduga, potensi penyelewengan ini diduga sudah berlangsung semenjak pejabat di Kemenhut sebelumnya, dan baru saat ini masyarakat menanggung dampak penyelewengan tersebut dengan meluasnya bencana banjir dan longsor,” jelas Kapojos.
Menurutnya, bencana ini sudah dikategorikan bencana nasional, untuk itu Presiden tidak perlu ragu lagi untuk mengambil sikap tegas.
