Kantor Satuan Tugas (Satgas) Daerah LPDB-KUMKM Wilayah Provinsi Jawa Barat berpindah dari lokasi sebelumnya ke lokasi di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Kota Bandung.
“Melalui kantor baru ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, khususnya kepada koperasi dan UMKM di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami juga ingin kantor baru ini menjadi tempat kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem koperasi dan UMKM,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, pada acara Peresmian Kantor Satuan Tugas (Satgas) LPDB-KUMKM Wilayah Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (1/3).
Bagi Supomo, perpindahan kantor Satgas ini merupakan langkah penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan koperasi di Jawa Barat. “Dengan adanya kantor baru ini akan semakin memudahkan masyarakat dan koperasi dalam mengakses dana bergulir yang kami sediakan,” tandas Supomo.
Perpindahan kantor itu diharapkan mampu memberi semangat dan komitmen baru kepada para mitra-mitranya, termasuk meningkatkan pelayanan LPDB-KUMKM terkait penyaluran dana bergulir.
Supomo menekankan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan kemajuan sektor koperasi dan UMKM, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
“Dengan semangat baru, kita perkuat jalinan kerjasama yang erat dan terus berkolaborasi untuk memajukan sektor koperasi dan UMKM di Jawa Barat,” tukas Supomo.
Terlebih lagi, lanjut Supomo, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yakni sebanyak 50 juta jiwa. “Jumlah tersebut tentunya menyimpan potensi ekonomi yang baik untuk dikembangkan,” ucap Supomo.
Supomo berharap, ke depan, jumlah permohonan pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang berasal dari provinsi Jawa Barat dapat terus tumbuh, baik dari sisi nominal maupun jumlah koperasi.
Supomo juga mengharapkan dukungan penuh dari Dinas Koperasi dan UKM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah kerjanya masing-masing. “Saya berharap mereka senantiasa membantu memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada koperasi-koperasi binaannya yang memiliki potensi mendapatkan akses pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM,” jelas Supomo.
Sehingga, sinergi antara LPDB-KUMKM dengan Dinas Koperasi dan UKM ke depan semakin baik dan tangguh.
Selain kegiatan peresmian kantor baru, LPDB-KUMKM juga menggelar Bazar Koperasi dan UMKM sebanyak 40 stan di berbagai sektor, yang menunjukkan potensi besar yang dimiliki sektor ini di Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi berharap dengan kantor satuan tugas barunya LPDB-KUMKM, penyaluran dana bergulir bisa semakin meningkat. “Ada 31 ribu koperasi dan 4,4 juta pelaku UMKM di Jawa Barat yang sangat memerlukan akses pembiayaan. Salah satunya, dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” kata Rachmat.
Rachmat juga berharap perpindahan kantor baru bisa membawa semangat baru untuk meningkatkan kualitas koperasi di Jawa Barat, khususnya melalui aspek penguatan permodalan. ”Koperasi mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi, baik regional maupun nasional,” kata Rachmat.
Dengan adanya perkuatan permodalan kepada koperasi tersebut, Rachmat berharap kinerja usaha UMKM bisa semakin meningkat dan naik kelas. “Terlebih lagi, banyak potensi sektor riil di Jawa Barat yang bisa dimanfaatkan,” ujar Rachmat.
Rachmat mengakui, ekonomi kreatif terus meningkat di Jawa Barat, namun masih kekurangan bahan baku. “Saya berharap LPDB-KUMKM bisa membangun sektor riil melalui koperasi agar bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan baku yang dibutuhkan banyak UMKM di Jawa Barat,” ungkap Rachmat.
Kurasi UMKM
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho menyambut baik keberadaan Kantor Satgas LPDB-KUMKM Wilayah Jawa Barat di lingkungan Kantor Wilayah Perbendaharaan Jawa Barat, yang merupakan salah satu tempat cagar budaya (heritage) di Bandung.
“Selain bertugas menyalurkan alokasi APBN ke daerah, kami juga memiliki tugas dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Diantaranya, memberdayakan UMKM,” kata Heru.
Kemenkeu, lanjut Heru, sudah banyak melakukan pemberdayaan dengan melakukan kurasi UMKM, klinik ekspor, hingga sosialisasi pajak. “Kita menyadari betul bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah, juga nasional,” kata Heru.
Heru berharap, dengan adanya LPDB-KUMKM bisa melengkapi tugas Kemenkeu dalam mengkurasi pelaku UMKM, khususnya di Jabar, dari berbagai sisi. Selain mendukung permodalan, LPDB-KUMKM juga bisa menjadi sarana bimbel (bimbingan belajar) bagi UMKM agar naik kelas.
“Kita sudah ada KUR dan Ultra Mikro atau UMi. Kini, semakin lengkap dengan adanya perkuatan penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM,” ucap Heru.
