Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektig(PPK) Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono berhasil meraih gelar doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan (UNHAN).
Dave lulus dengan predikat Cumlaude dengan tesis “Kerja sama dan Kemandirian Industri Pertahanan dalam mendukung Produk Domestik Bruto Sebagai Upaya Pertahanan Negara”
Hadir dalam sidang terbuka tersebut Retno Marsudi(Menlu RI), HR. Agung Laksono(Anggota Wantimpres RI), Hinca Siburian(Kepala BSSN), Agus Gumiwang Kartasasmita(Menperin RI), Jerry Sambuaga (Wamendag RI),Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI , Nurul Arifin (Anggota Komisi I DPR RI), Bobby Rizaldi (Anggota Komisi I DPR RI), Ace Hasan Syadzily(Ketua DPD Partai Golkar Jabar), dan seluruh pengurus serta anggota Kosgoro 1957.
Dalam tesisnya Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan perlunya optimalisasi perumusan kebijakan oleh Kemhan dan DPR RI dalam kerja sama industri pertahanan dimulai dengan pengarusutamaan kebijakan secara bottom-up.
“Selain itu, Kemhan, KKIP, DPR RI, dan Defend Id perlu berkoordinasi aktif untuk mensukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus melakukan evaluasi lanjutan,” ungkapnya dalam sidang terbuka, Kamis (4/1).
Ia mengatakan, KKIP dan industri pertahanan perlu meningkatkan material and capacity transfer, kemampuan MRO, serta komitmen pelaksanaan TKDN.
“Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR RI melalui pembentukan regulasi dan road map anggaran guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian,” ujarnya.
PDB, kata dia sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta.
“Ini bagian penting yang perlu kita bangun sinergitasnya,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar Pemerintah terus menempuh berbagai upaya agar Indonesia mampu mewujudkan Indonesia emas tahun 2045, diantaranya dengan pembangunan infrastruktur, kapasitas SDM, riset inovasi dan pengembangan bisnis, transformasi kebijakan dan regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, hingga peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Pilar transformasi ekonomi, lanjutnya sangat penting menjadi pendukung Indonesia Emas tahun 2045 tersebut. Berkaitan dengan penelitiannya tersebut, maka tentu sektor industri pertahanan dapat memberikan kontribusi tersendiri secara khusus dalam klaster industri manufaktur bagi PDB.
“Karena, PDB dapat menjadikan indikator sebagai negara dengan income tinggi/ developed country, distribusi pemerataan pendapatan/ penurunan gini ratio, sehingga karakteristik negara kuat dengan PDB tinggi termasuk bidang pertahanan,” tuturnya.
Namun yang lebih penting dari itu semua, Dave berharap Pemerintah perlu lepas dari middle income trap dan sukses dalam berbagai hal.
“Yakni sukses industrialisasi kombinasi Kerjasama dan kemandirian, sukses penguasaan teknologi dan lainnya’, karena Indonesia kaya akan bahan baku dan energi sehingga perlu di hilirisasi Agam memiliki nilai tambah dalam memperkuat pertahanan kita,” pungkasnya.
