Kemajuan dan perubahan zaman di era Revolusi Industri 4.0, membawa masyarakat ke babak baru yaitu Society 5.0. Di era ini, ruang maya dan ruang fisik terintegrasi sehingga mempermudah dan mempercepat segala hal.
Fakta bahwa kedua era tersebut fokus pada pengerjaan secara otomatis dan menekankan pada optimalisasi tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, mendorong masyarakat untuk terus berinovasi guna meningkatkan kesejahteraannya.
Menghadapi perkembangan zaman tersebut, dimana inovasi dan perubahan terjadi secara massif, pelaku usaha khususnya koperasi mau tidak mau harus meningkatkan kualitas SDM, terus bertransformasi digital, dan melakukan banyak terobosan. Penguatan peran koperasi di sisi pengelolaan manajemen kelembagaan, pembinaan dan pendampingan, serta pemanfaatan teknologi juga sama urgensinya, selain dari sisi peningkatan sistem informasi dan layanan bisnis.
Hal yang tidak kalah penting adalah transformasi digital guna mendukung kemandirian koperasi. Dengan bergabung pada ekosistem digital, koperasi terintegrasi ke dalam rantai pasok yang harapanya mampu menciptakan produk-produk berbasis kreatif dan teknologi, serta dapat menumbuhkembangkan industri UMKM agar naik kelas ke pasar global.
Digitalisasi juga diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Al Huda Wonosobo Jawa Tengah. Berkantor pusat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Kilometer 1 Kecamatan Wonosobo, KSPPS Al Huda memiliki aplikasi berbasis android mobile “Pasar Al Huda” sejak Oktober 2021. Kehadiran e-commerce “Pasar Al Huda” yang dapat diunduh melalui playstore, anggota memiliki wadah dalam memasarkan produk-produk usahanya serta dijadikan “pasar online” UMKM-UMKM di Wonosobo.
KSPPS Al Huda juga menggunakan aplikasi layanan digital lainnya seperti, mobile collector, payBMT, dan myBMT, dengan tujuan pokoknya meningkatkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Koperasi yang berdiri pada tahun 1997, hingga kini memiliki 1 kantor pusat, 17 kantor cabang, dengan total karyawan sebanyak 131 orang. Per tahun 2022, KSPPS Al Huda mencatatkan total anggota sebanyak 45.665 orang, dengan total asset sebesar Rp151,24 miliar.
Selain penunjang teknologi, KSPPS Al Huda juga bersinergi dengan Program Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam membangun dan mengembangkan UMKM anggota khususnya yang ada di wilayah Wonosobo. Pemberdayaan juga dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian modal usaha dan pendampingan usaha, selain adanya layanan kesehatan dan biaya pendidikan.
Sebagai koperasi primer tingkat provinsi, KSPPS Al Huda mendapat dukungan permodalan dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui satuan kerjanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pada tahun 2010, KSPPS Al Huda mendapatkan pembiayaan pertama dari LPDB-KUMKM sebesar Rp1 miliar, dan pembiayaan kedua tahun 2014 sebesar Rp5 miliar. Kedua pembiayaan ini kini berstatus kolektibilitas lunas.
Pada tahun 2020, KSPPS Al Huda kembali mendapatkan pembiayaan LPDB-KUMKM yang ketiga sebesar Rp6 miliar, dan pada November 2022 mendapat pembiayaan yang keempat sebesar Rp10 miliar. Kedua pembiayaan tersebut hingga saat ini berstatus kolektibilitas lancar. Ketua KSPPS Al Huda Bambang Ali Rahman Hakim mengatakan, pertimbangan koperasi bermitra dengan LPDB-KUMKM dilatarbelakangi komitmen kuat LPDB-KUMKM dalam mendorong koperasi-koperasi di Indonesia agar dapat memberikan pembiayaan kepada anggota yang merupakan pelaku UMKM.
“Di samping itu, tarif layanan bagi hasil yang murah menjadi pertimbangan KSPPS Al Huda mengajukan pembiayaan ke LPDB-KUMKM. Setelah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo mengenai pembiayaan murah dari LPDB KUMKM, koperasi akhirnya memutuskan bermitra dengan LPDB-KUMKM,” kata Bambang.
Dana bergulir yang koperasi dapatkan, lanjut Bambang, dimanfaatkan untuk program-program penguatan pertahanan ekonomi koperasi. Dengan berlakunya berbagai program pemulihan ekonomi, usaha koperasi pun dapat tetap tumbuh dan kokoh kendati melewati fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“Geliat usaha anggota koperasi maupun masyarakat umum sudah kembali berjalan normal dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Anggota pun telah memanfaatkan pembiayaan LPDB-KUMKM untuk penambahan modal usaha, kondisi ini merupakan hal yang baik bagi koperasi,” terang Bambang.
Lembaga pembiayaan seperti LPDB-KUMKM sangat penting kehadirannya dalam mewujudkan koperasi modern di Indonesia. Bambang menambahkan, dengan mengakses ke lembaga permodalan seperti LPDB-KUMKM, koperasi mendapatkan modal kerja dengan tarif layanan murah, sehingga menjadi harapan baru bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan anggota.
“Layanan yang diberikan LPDB-KUMKM kepada koperasi sudah baik, harapannya pelaku koperasi di tanah air diberi kemudahan dalam mengakses dana bergulir dengan persyaratan dan jaminan yang lebih mudah dan rendah, serta proses yang lebih disederhanakan lagi,” harap Bambang.
Transformasi Koperasi
Terkait strategi koperasi dalam meningkatkan produktivitas di tahun 2023, Bambang mengatakan, ada dua program akselerasi koperasi. Antara lain, program integrasi seluruh anggota ke dalam platform layanan integrasi, serta program membangun ekosistem Al Huda dimana inti dari ekosistem anggota adalah menyambungkan kebutuhan dan bisnis antar anggota dengan cara melakukan transaksi pembayaran digital melalui platform yang sudah disediakan Al Huda.
“Koperasi juga menerapkan langkah preventif untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah dan kondisi gagal bayar. Di antaranya, penjadwalan kembali dengan kebijakan 3R yaitu rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Rescheduling atau perpanjangan jangka waktu, reconditioning atau penataan ulang persyaratan pembiayaan, serta restructuring atau perubahan syarat untuk penambahan modal. Anggota juga diwajibkan menggunakan jaminan pada program pembiayaan yang ditawarkan koperasi, serta diikutsertakan dalam Program Taawun yakni Taawun kematian dan kebakaran,” jelas Bambang.
Senada dengan KSPPS Al Huda, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo turut mendorong koperasi untuk bertransformasi seiring berkembangnya zaman agar dapat berkontribusi dalam perekonomian daerah, terutama perekonomian nasional. Bukan hanya koperasi yang dituntut bertransformasi, LPDB-KUMKM juga menerapkan strategi pembiayaan dengan transformasi bisnis.
“Mulai dari e-proposal, yaitu pengajuan proposal pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM secara online melalui laman https://eproposal.lpdb.id/, digitalisasi arsip, dan pengelolaan keuangan melalui cash management system (CMS). Selain itu, LPDB-KUMKM juga melakukan program inkubasi melalui Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum (BLU),” jelas Supomo.
Kerja sama tersebut, lanjut Supomo, merupakan strategi LPDB-KUMKM dalam optimalisasi penyaluran dana bergulir kepada seluruh mitra koperasi di Indonesia. “Tercatat sampai dengan awal Maret 2023, penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM per 2023 telah mencapai Rp42,05 miliar, dengan penyaluran melalui pola konvensional sebesar Rp8,84 miliar, dan pola syariah sebesar Rp33,21 miliar. Sementara total pencairan dana bergulir sejak awal penyaluran di tahun 2008 hingga 2023 mencapai Rp15,87 triliun,” tutup Supomo.