Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak perusahaan besar untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam kemitraan dengan usaha kecil agar mereka bisa masuk dalam rantai pasok industrialisasi (global value chain) guna memperkuat struktur ekonomi Indonesia.
“Kami mendorong dan berharap peran CSR perusahaan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM dan koperasi, sehingga pemberdayaan UMKM juga mampu mengentaskan masalah kemiskinan,” kata MenKopUKM dalam acara Indonesian SDGs Corporate Summit (ISCOS) 2022 di Bali, Rabu (7/9).
Di kesempatan tersebut juga hadir, Board Advisor ISCOS/Woman Indonesia SDGs sekaligus Ketua Umum Persami (Perhimpunan Saudagar Muslim Indonesia) Siti Nur Azizah, CFCD (Coorporate Forum for CSR Development) Chairman Thendri Supriyatno, dan ISCOS SC Chair Suharman Noerman, serta mendampingi MenKopUKM, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari.
Lebih lanjut, Teten mengatakan, saat ini struktur ekonomi Indonesia sekitar 99 persennya dikuasai oleh usaha mikro, dan sebanyak 97 persen lapangan kerja disediakan oleh usaha mikro. Bank Dunia mengingatkan, UMKM sebenarnya mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, namun sejak krisis moneter (krismon) yang mengakibatkan terjadinya deindustrialisasi, justru hanya menciptakan UMKM yang berorientasi pada ekonomi subsisten.
“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Kami mengurus sekitar 64 juta UMKM tapi sayang kapasitas kementerian ini kecil. Untuk itu, kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan,” katanya.
Dalam menggandeng korporasi, hal ini sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana setiap perusahaan bertanggung jawab sejauh 5 kilometer (km) di wilayah operasinya, untuk memperhatilan masyarakat miskin sekitarnya. Secara khusus, MenKopUKM mengajak agar CSR perusahaan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah kategori miskin ekstrem.
“Cara mendapatkan keuntungan dengan merusak lingkungan harus ditinggalkan. Aktivitas perekonomian (produksi, distribusi, dan konsumsi) haruslah mengedapankan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang,” ujar Menteri Teten.
Berita baiknya, kata MenKopUKM, dari hasil riset UNDP menunjukkan sebagian besar UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan, yakni sekitar 94-95 persen UMKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan dan sekitar 86-90 persen tertarik untuk melakukan praktik usaha inklusif. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus seimbang agar kesejahteraan tercapai dan alam tetap terjaga.
Menurut Teten, perusahaan haruslah menjalankan bisnis dengan menciptakan nilai bersama atau Creating Share Value, menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menghasilkan nilai bagi masyarakat dengan mengatasi tantangannya.
Ia menjabarkan, hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yakni, bagaimana memahami kembali produk dan pasar, mendefinisikan ulang produktivitas dalam rantai nilai, dan memungkinkan pengembangan klaster lokal.
MenKopUKM mencontohkan Nestle misalnya, mendesain ulang proses pengadaan kopinya. Perusahaan itu bekerja secara intensif melibatkan petani kecil di daerah miskin yang terjebak dalam siklus produktivitas rendah, kualitas buruk, dan degradasi lingkungan. Nestle memberikan pendampingan terkait praktik pertanian, membantu petani mengamankan stok tanaman, pupuk, dan pestisida, serta membeli produk petani dengan harga yang lebih baik,
Ia menegaskan, kemajuan UMKM menjadi penentu keberlanjutan ekonomi nasional. Syaratnya, struktur ekonomi yang didominasi usaha mikro (99,62 persen) harus segera naik-kelas. Kolaborasi perlu dikuatkan untuk mengakselerasi hal ini sehingga fondasi UMKM semakin kokoh dan siap menghadapi krisis apapun ke depan terutama perubahan iklim.
“Tapi bukan cuma Indonesia, Korea Selatan juga hampir 90 persen dikuasai UMKM, tapi berbeda dengan UMKM mereka yang sudah besar, bukan lagi tradisional tapi berbasis kreativitas,” katanya.
MenKopUKM juga menyebut China yang bisa ekpor produk UMKM hingga 70 persen, itu karena UMKM-nya mampu menjadi rantai pasok global. “Indonesia baru sekitar 40 persen usaha yang menjadi rantai pasok industri. Jika tidak memperkuat UMKM di rantai pasok industri, selamanya UMKM sulit untuk berkembang,” ucap Teten.
Untuk itu katanya, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) memberikan banyak insentif untuk kemitraan usaha besar dengan usaha kecil dengan insentif pajak. Misalnya industri otomotif yang bisa dipasok oleh UMKM, begitu juga furnitur, dan makanan yang bisa dipasok UMKM.
Ia pun mengapresiasi gelaran ISCOS yang diharapkan bisa melahirkan gagasan, rekomendasi, sharing pengetahuan, dan sinergi program melalui CSR yang lebih baik di masa mendatang untuk Indonesia emas 2045.
Sementara, Board Advisor ISCOS Siti Nur Azizah berharap ISCOS menjadi gerakan nasional yang bertanggung jawab yang awalnya voluntary yang dilakukan korporat terkait SDGs.
“Saya berharap ISCOS secara sustain tetap dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga meningkatkan kesadaran bersama dan komitmen bersama, dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan meliputi sektor ESG (Environmental, Social and Governance),” ucapnya.
ISCOS SC Chair Suharman Noerman menambahkan, renewable economic system menjadi komitmen bersama korporat dalam target pencapaian SDGs di tahun 2030. Contoh beberapa isu yang di-highlight meliputi isu kemiskinan sebagaimana amanat Wapres KH Ma’ruf Amin yang meminta untuk mengembangkan tools sustainability.
“Korporasi tidak bisa menata ekonomi keberlanjutan melibatkan supply chain, berkolaborasi dengan UMKM, dengan konsep untuk meningkatkan UMKM hijau,” katanya.
