Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menilai Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia punya potensi ekonomi syariah yang sangat besar sehingga perlu didoromg membentuk badan usaha, khususnya koperasi berbasis syariah.
“Mari kita ciptakan badan usaha NU, dimana yang paling tepat memang koperasi, baik itu tingkat wilayah ataupun cabang,” kata MenKopUKM Teten Masduki dalam Musyawarah Kerja Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Barat 2022 di Purwakarta, Sabtu (17/12).
Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi, Staf Khusus MenKopUKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Rois Syuriah PWNU Jawa Barat KH Dr. Abun Bunyamin, Ketua Tanfidziah PWNU Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad, Ketua Yayasan Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta Dr. Ifa Faizah Rohmah, Katib Syuriyah PWNU Jawa Barat KH. Ade Fatahilah, serta Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Suhra.
Ia juga mengimbau agar umat NU jangan sampai berusaha sendiri-sendiri, baik itu petani, nelayan, atau pedagang warung. Apalagi di sektor pertanian, MenKopUKM menyebut masih banyak petani perorangan dengan lahan sempit di bawah setengah hektare.
“Akan sulit kita bangun ekonomi pertanian yang produktif dan efisien serta membawa kesejahteraan apabila berjalan sendiri-sendiri,” kata Menteri Teten.
Karena itu, Teten menjelaskan badan usaha yang dibentuk NU harus menjadi bagian supply chain usaha umat, bukan menjadi kompetitor. Pasalnya apabila umat NU membuka warung sendiri-sendiri, akan sulit menyaingi ritel modern.
Koperasi menurutnya punya potensi besar untuk menjadi satu kekuatan ekonomi umat jika kemampuan manajerial, modernisasi, dan jaringan usahanya ditingkatkan.
Dengan berkoperasi, MenKopUKM berharap Nahdatul Ulama tidak hanya mencetak kader yang mumpuni dalam ilmu agama, namun juga enterpreneur muda yang kontributif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, koperasi merupakan badan usaha yang sangat dekat dengan masyarakat. Akses usaha seperti bahan baku, permodalan, serta pasar juga akan semakin mudah dengan berkoperasi.
“Dalam hal ini, saya tidak ingin pikirkan konsep ekonomi yang besar-besar, tapi coba kita pikirkan model ekonomi yang membumi untuk kepentingan umat,” katanya.
Ia menyebut koperasi dan UMKM (KUMKM) memegang peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Populasi yang mencapai 99,9 persen dari total pelaku usaha di Indonesia, serapan tenaga kerja 97 persen, serta sumbangsih terhadap PDB sebesar 61 persen membuat KUMKM tak bisa dipandang sebelah mata.
KemenKopUKM sendiri telah bekerja sama dengan PBNU dalam rangka penciptaan wirausaha baru dikalangan santri melalui pendekatan program inkubasi dan pembiayaan yang juga disinergikan dengan program dari Menteri BUMN.
MenKopUKM menegaskan inisiatif MoU itu harus diturunkan dalam wujud pengembangan unit-unit usaha koperasi yang konkrit, seperti masuk ke sektor produktif yang berbasis keunggulan lokal, termasuk pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Oleh karena itu, Teten berharap Musyawarah Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat 2022 bisa berlangsung lancar dan menghasilkan rumusan kebijakan strategis bagi pemberdayaan masyarakat Jawa Barat.
“Saya harap kegiatan ini menghasilkan rumusan arah kebijakan strategis bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Barat dan seluruh Indonesia,” katanya.
