Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan, perlu ada terobosan dalam pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia sehingga ia akan segera memangkas proses pengurusan sertifikat halal tersebut agar lebih efisien.
MenKopUKM Teten Masduki yang juga sebagai Wakil Ketua Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), pada acara Jogja Halal Fest ke-2 2022, di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Kamis (3/11), mengutip catatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dari 30 juta UMKM yang membutuhkan sertifikat halal bila dilakukan proses per sertifikat diselesaikan antara 21-25 hari, maka diperlukan 600 tahun untuk menyelesaikannya.
“Sementara di akhir 2024, harus sudah selesai semua. Oleh karena itu, perlu ada terobosan dalam pengurusan sertifikat halal. Dalam Ratas Kabinet sudah diminta Presiden agar ini dipangkas dari 21 hari menjadi 3 hari saja,” ucap MenKopUKM Teten Masduki.
Menteri Teten menambahkan, BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal untuk sebanyak 725.063 produk dari 405.180 UMKM, sejak 2019 sampai dengan 2022.
“Dilihat dari tren capaian tersebut, apabila dibandingkan dengan populasi pelaku UMKM sebesar 64,19 juta, diperlukan sinergi bersama berbagai pihak untuk bisa mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi UMKM,” kata Menteri Teten.
Tahun ini, BPJPH mendorong fasilitasi penerbitan 358.834 sertifikat halal bagi UMK melalui program SEHATI. “Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMK untuk bisa mengaksesnya,” ucap Menteri Teten.
Terlebih lagi, State of the Global Islamic Economy Report 2022 sudah mengestimasikan umat Muslim dunia akan menghabiskan hingga 2 triliun dolar AS pada 2021 di sektor-sektor industri halal, mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata.
Di Indonesia, dilihat dari sisi pengeluaran, merupakan konsumen besar bagi pasar produk halal dunia, dimana 87 persen populasi Indonesia adalah Muslim.
Total pengeluaran penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal di semua sektor diprediksi tumbuh hingga tahun 2025 sebesar 218,8 miliar dolar AS atau tumbuh 5,3 persen. Dan potensi dampak ekonomi industri halal terhadap produk domestik bruto nasional sebesar 3,8 miliar dolar AS. “Potensi tersebut tentunya harus didukung suplai barang halal,” kata Menteri Teten.
Selain itu, kata Menteri Teten, Indonesia mempunyai 4 strategi utama untuk mewujudkan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Yaitu, penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, hingga penguatan ekonomi digital.
MenKopUKM juga memaparkan strategi KemenKopUKM dalam pengembangan halal global. Diantaranya, Halal Food dengan meningkatkan daya saing produk UMKM melalui kepemilikan perizinan berusaha dan sertifikasi produk.
Berikutnya, Halal Travel melalui pengembangan kapasitas manajemen SDM, Moslem Fashion melalui perluasan akses pasar dalam dan luar negari, hingga keuangan syariah melalui akselerasi pembiayaan syariah.
Menteri Teten optimistis, Jogja Halal Festival sebagai salah satu upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. “Melalui kegiatan literasi halal ini juga dapat mendongkrak minat sadar pelaku usaha dalam memiliki produk-produk yang bersertifikasi halal dan agar mampu bersaing di pasar global,” ucap MenKopUKM.
Dalam sambutan pembukaan acara secara daring, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan bahwa meluasnya gaya hidup di tingkat global telah mendorong industri di sektor halal bergiat memenuhi kebutuhan ini.
“Halal bukan lagi sebatas pemenuhan kaidah agama, melainkan juga pemenuhan standar kesehatan, serta kualitas barang, jasa, dan konsumsi. “Pemerintah terus mendorong Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024,” kata Wapres.
Wapres meyakinkan bahwa tak lama lagi Indonesia bakal memiliki Masterplan industri halal 2022-2029. Masterplan ini menyatukan kepentingan pemangku industri halal, sekaligus menjembatani sektor riil industri halal dan sektor keuangan syariah di Indonesia. “Ini selaras dengan rencana induk dan kebijakan industri nasional,” ucap Wapres.
Membentuk Ekosistem
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MES DIY Heroe Poerwadi mengatakan, acara ini untuk menguatkan kembali potensi-potensi ekonomi terutama bagi para pelaku ekonomi syariah di Yogyakarta dan sekitarnya. Tujuan pertamanya, untuk pendataan pelaku ekonomi halal yang masih eksis sampai saat ini.
“Dan mendorong agar terbentuk ekosistem yang bisa membuat jaringan, agar ekonomi keuangan dan syariah ini bisa lebih efesien dan efektif,” kata Heroe.
Menurut Heroe, gelaran ini tidak sekadar expo atau menjual saja, tapi juga mempertemukan para pelaku ekonomi halal atau pelaku ekonomi syariah untuk membentuk ekosistem atau membentuk rangkaian pasokan secara lebih baik.
Penyelenggaraan Jogja Halal Fest kedua ini akan mempertemukan seluruh pelaku ekonomi syariah atau pelaku ekonomi halal di JEC. “Kali ini dengan peserta lebih banyak lebih luas dan beragam diharapkan lebih meriah dengan pengunjung lebih banyak. Kita harapkan bisa sampai 50 ribu pengunjung,” kata Heroe.
Jogja Halal Fest juga diharapkan bisa menjadi ajang edukasi dan informasi berkaitan produk-produk halal. Dimana ada sekitar 350 tenant pelaku usaha halal dari berbagai industri di Indonesia. Dari industri properti, kuliner, fesyen, pendidikan, keuanhan, hospital, hiburan, media, logistik, dan lain sebagainya.
