Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bertempat di Surabaya sebagai lokasi terakhir acara, secara resmi menutup rangkaian workshop Pengembangan Kewirausahaan Nasional (PKN) yang digelar di berbagai wilayah termasuk tiga kota sebelumnya yakni, Medan, Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah secara daring dalam acara Workshop PKN di Surabaya, Jatim, Kamis (6/10) mengatakan, rangkaian kegiatan PKN ini merupakan aksi nyata sinergi Kementerian/Lembaga (K/L), dunia usaha, dunia industri, dan dunia pendidikan untuk mendukung terciptanya lebih banyak wirausaha baru.
Workshop PKN melalui PLUT Educational Center ini, merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Kegiatan yang digelar pada Kamis (6/10) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu merupakan penutup atas serangkaian kampanye serupa yang sebelumnya sudah digelar di sejumlah kota.
“Workshop PKN bertujuan untuk mengajak masyarakat umum, calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan untuk bersama-sama mengembangkan kewirausahaan nasional,” ucap Azizah.
Azizah menyebut, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih relatif rendah yaitu 3,47 persen, jika dibandingkan negara tetangga. Sehingga perlu penambahan wirausaha di Indonesia yang lebih banyak lagi. Dalam mewujudkan hal itu, perlu upaya untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan yang kondusif. Di antaranya melalui sinergi lintas sektor, integrasi program di tingkat pusat dan daerah, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, peningkatan kapasitas SDM, berbagai kemudahan, insentif, serta proses bisnis dalam ekosistem kewirausahaan.
Selanjutnya kata Azizah, pemberdayaan UMKM dan pengembangan kewirausahaan, dilakukan oleh tidak kurang dari 29 K/L.
Dengan terbitnya Perpres 2/2022, maka ada pedoman pengembangan kewirausahaan nasional yang akan mengorkestrasi seluruh stakeholder dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Terutama dengan target rasio kewirausahaan yang lebih tinggi dan pertumbuhan wirausaha 4 persen di tahun 2024 sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024.
Menurut Azizah, kebijakan afirmatif ini merupakan peluang besar bagi UMKM, namun tentu saja perlu dibarengi dengan kemampuan digital UMKM. “Upaya peningkatan literasi digital bagi UMKM menjadi sebuah keniscayaan, karena selain pengadaan barang/jasa pemerintah telah dilakukan secara digital, juga lebih jauh untuk mempersiapkan UMKM menghadapi perubahan yang sedemikian cepat dan dinamis,” ucapnya.
Tak hanya itu, Azizah menambahkan, digelarnya rangkaian workshop PKN ini juga menjadi salah satu strategi mempercepat UMKM naik kelas sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan produk dalam negeri.
“Saya berpesan, mari kita berjuang bersama. Jadilah bagian dari perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan menciptakan wirausaha unggulan dan berdaya saing dengan usaha yang inovatif dan berkelanjutan,” ucap Azizah.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Andromeda Qomariah mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pelaku UMKM, dan peserta workshop PKN yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
Peserta merupakan pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, Komunitas Tangan Di Atas (TDA), mahasiswa Universitas Ciputra yang telah dikurasi. Dalam hal ini Universitas Ciputra akan memberikan pendampingan peserta sebagai tindak lanjut kegiatan ini.
“Ini momentum yang baik karena situasi saat ini dunia tengah mengalami krisis pangan, energi, dan ekonomi maka workshop PKN ini menjadi salah satu alternatif solusi,” ucap Andromeda.
Lebih lanjut Ia mengungkapkan, per Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Jatim berdasarkan Sakernas sebesar 4,81 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,83 persen.
Rasio kewirausahaan Jatim dari data BPS yang diolah kembali oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 mencapai 3,52 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang menandakan kondisi ekonomi Jatim telah mulai bangkit.
Provinsi Jatim, kata Andromeda, memiliki program Milenial Job Center (MJC) yang merupakan program pengembangan kompetensi pemuda yang menekankan pada konsep on the job learning melalui partisipasi dan kesempatan bekerja temporer berbayar, dari fasilitasi pada koperasi dan UMKM dalam menghasilkan disain logo dan kemasan.
Selain itu juga ada pula program e-SMILE (Entrepreneur for School Milenial Era) yang dalam implementasinya dilakukan melalui pembinaan lanjutan dari Dinas KUKM Provinsi Jatim melalui fasilitasi pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). “Kami berharap, semoga program ini sustain sehingga terjadi akselerasi dalam melahirkan wirausaha muda bertalenta di Jatim,” ucap Andromeda.
Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator Substansi Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ala Baster menambahkan, pihaknya mendukung penuh berbagai upaya penumbuhan wirausaha baru. Dukungan Kemendagri antara lain Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pendataan UMKM dan Kewirausahaan khususnya kelompok sasaran Masyarakat Umum dan Calon Wirausaha.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjadi Wakil Ketua III Komite PKN yang berinteraksi intensif dengan kelompok sasaran masyarakat umum dan calon wirausaha.
Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Saleh menyampaikan penumbuhkembangan kewirausahaan tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.
“Hal ini penting agar daya saing Indonesia meningkat minimal mencapai 4% pada tahun 2024. Kemenko Perekonomian sebagai pengarah siap mendukung dan mengarahkan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perpres,” ucap Chairul.
Dalam acara ini turut hadir perwakilan UKPBJ Provinsi Jatim, Grab, Google dan Padi UMKM untuk membantu para peserta yang telah terkurasi tergabung dalam pasar digital.
